izin pertambangan. 042 IUP yang sudah dinyatakan berstatus legal atau berizin, sisanya sebanyak 4. izin pertambangan

JAKARTA, KOMPAS — Pemberian izin pertambangan dikhawatirkan disalahgunakan menyusul penghapusan pasal pemidanaan pejabat pemberi izin dalam hasil revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Bisnis. Pasal 52 ayat (1) sepanjang frasa “dengan luas paling sedikit 5. Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan kegiatan operasi produksi. 17. 12. 01/MEM. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi. Izin Pertambangan Rakyat 3. Izin Pengangkutan dan Penjualan (d/h Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan) dan Perpanjangannya e. Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 - 1. Lokasi ini terbagi dalam 18 perizinan Usaha Pertambangan yang dimiliki 14 perusahaan tambang. Izin operasi ini dikeluarkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 114 Tahun 2023 tentang Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum PT Kereta Cepat. 000 hektare izin. Pertambangan Batubara. Bisnis. Direktur Pembinaan Pengusahaan Batu. sistem kontrak (izin) pertambangan yang berlaku saat ini . JDIH Marves – Dalam rangka pelaksanaan perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara yang efektif, efisien, dan akuntabel, telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian. Namun patut Anda perhatikan, Permen ESDM 34/2017 pun telah dicabut oleh Peraturan. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK); c. 6. Selain IUP, pemberian perizinan lainnya berupa Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) untuk 1 Daerah Provinsi, Izin Pengangkutan dan Penjualan serta IUP untuk Penjualan golongan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan juga. Permohonan Kartu Izin Meledakkan (KIM) 12. Pasal 12 Pemegang Surat Izin Pertambangan Daerah yang dimaksud pada pasal 11 huruf. - DAFTAR JENIS PERIZINAN MINERBA DAN TURUNANNYA. IUJP yang telah diberikan kepada pelaku usaha jasa pertambangan dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain. 8. Menteri ESDM Arifin Tasrif memaparkan, pencabutan IUP atau IUPK ini sudah sesuai dengan Pasal 119 Undang. Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat IPR, Mineral, Batubara, Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Studi Kelayakan, Konstruksi, Pengangkutan, dan Penjualan adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Terdapat indikasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) dalam Kawasan Hutan seluas ± 5,2 juta Ha dengan IUP. Berisi pemberian perizinan berdasarkan kepemilikan nomor induk berusaha dan integrasi elektronik. UU No. Definisi IUP menurut Pasal 1 angka 7 Undang-undang . Dua undang-undang tersebut menghadirkan penyederhanaan perizinan, kepastian berinvestasi dan kemudahan berusaha di bidang pertambangan minerba. Pengusahaan pertambangan diberikan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan khusus, dan Izin Pertambangan Rakyat. Menurut Ahmad Redi, pakar hukum pertambangan, ada sejumlah penyebab mengapa. 13. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi. com, JAKARTA — Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyatakan siap mempublikasikan daftar perusahaan yang mendapatkan pencabutan izin usaha pertambangan atau IUP pada hari ini, Senin (10/1/2022). Adapun biaya izin pertambangan rakyat ditanggung oleh pihak pemohon (jika memang ada). Cahaya Selomukti Indonesia yang berlokasi di Desa Pagergunung Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal tersebut: Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3. 04/DJB/2021, memiliki kode Wilayah Izin Usaha Pertambangan nomor 1400002062014036, dan tahapan kegiatan yakni. Untuk itu, izin-izin pertambangan, kehutanan, dan penggunaan lahan negara terus dievaluasi secara menyeluruh. 4 Tahun 2009Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHPidana. 36/2008 (the prevailing Income Tax Law) IUJP Izin Usaha Jasa Pertambangan (Mining Services Business Licence) IUP Izin Usaha Pertambangan (Mining Business Licence) IUPK Izin Usaha Pertambangan Khusus (Special Mining Business Licence) 1. Pasal 38 PP 96/2021 mengatur bahwa persyaratan teknis untuk IUP tahap kegiatan operasi produksi meliputi : Peta usulan WIUP (wilayah izin usaha pertambangan) tahap kegiatan operasi produksi. (2020). Dan persyaratan perizinan yang jelas dan tidak berbelit-belit. 835/2009 tanggal 27 Oktober 2009; Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Pencabutan Izin Nomor: 20220202-01-85758 tanggal 11 Februari 2022 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan kepada P. 4 Salah satunya akhir-akhir ini muncul pemberitaan Daerah (UU Pemda)” ternyata berimplikasi pada pelimpahan kewenangan penerbitan izin pertambangan. Peraturan Perundang-undangan. Namun, suatu perusahaan baru bisa memiliki lebih dari 1 IUP jika memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tentang pertambangan mineral dan. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. Maruwai Coal, PT. Izin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUJP, adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan. com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan surat teguran terhadap 697 perusahaan tambang mineral dalam negeri akibat belum menyampaikan rencana kegiatan dan anggaran belanja (RKAB) 2022. 042 IUP yang sudah dinyatakan berstatus legal atau berizin, sisanya sebanyak 4. Selanjutnya, menurut Pasal 6 ayat (2)PP 96/2021, perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan melalui pemberian:. Izin sektor pertambangan batubara menduduki posisi kedua penyebab deforestasi di Kalimantan Timur. 8. Selain IUP, pemberian perizinan lainnya berupa Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) untuk 1 Daerah Provinsi, Izin Pengangkutan dan Penjualan serta IUP untuk Penjualan golongan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan juga. Surat Izin Pertambangan Batuan. Izin Usaha Pertambangan Untuk Penjualan. Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan. Setelah beralih kewenangan di era desentralisasi, angkanya menjadi 8 ribuan di 2008. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan. Pasal 52 ayat (1) sepanjang frasa “dengan luas paling sedikit 5. 1. 16, BN 2021/ NO 734; JDIH ESDM. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya yang selanjutnyaPemegang izin pertambangan rakyat; Pemegang IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan penjualan; dan/atau Pemegang IUP OP khusus untuk pengolahan dan/ atau pemurnian lainnya yang diterbitkan Menteri atau Gubernur yang produknya belum memenuhi batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian sesuai dengan ketentuan. 2. Pemberian WIUP Batuan. Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disingkat IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. 9. Penghargaan pertama yaitu Penghargaan Subroto 2023 Bidang Inovasi Penyediaan, Pembangunan, dan Pengelolaan Fasilitas Pembibitan/Persemaian. Transportation and Sales License (Izin Pengangkutan dan Penjualan); and IUP for Sales ( Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan). Pemerintah: Perubahan UU Minerba untuk Perbaiki Sektor. historis, pengaturan tentang pengelolaan dan perizinan pertambangan di Indonesia merupakan kelanjutan dari hukum pertambangan yang berlaku sebelum kemerdekaan. Bagi Anda para pelaku usaha yang ingin memiliki perusahaan yang bergerak dibidang Jasa Pertambangan di Indonesia saat ini, sebaiknya perlu mengerti hal-hal apa saja yang menjadi poin penting, khususnya aspek. syarat-syarat izin usaha pertambangan diataur dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 73 UU No. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Pertambangan Rakyat;lokasi yang bersatus kawasan pertambangan. Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan kegiatan operasi produksi. konservasi secara tegas dilarang. Ketua Komisi VII DPR Sugeng. IUP terdiri atas dua tahap yaitu IUP Eksplorasi. Kontrak Karya yang selanjutnya disingkat KK adalah perjanjian antara pemerintah dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk12. B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan5) Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) untuk 1 (satu) daerah provinsi; dan 6) IUP untuk Penjualan golongan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan untuk 1 (satu) daerah provinsi. 033 izin dari 2. Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. t. Izin Niaga Migas 5. 3 “Pengalihan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral- Batubara Oleh Pemerintah Provinsi Sumtera Barat Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah” ( IQBAL SHALIHIN, 1420112023, Master of Law AndalasUniversity, 121 page )Di sisi lain, lantaran merupakan kegiatan usaha berisiko tinggi, prinsip kehati-hatian dalam pemberian izin pertambangan tetap mesti dijalankan. Juloi Coal dan PT. Izin Usaha Pertambangan Khusus Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian. c. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah Pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. No: File Panduan: 1: Panduan Pendaftaran dan Pengajuan Permohonan Izin : Download:23. Izin yang yang dicabut adalah yang tidak dijalankan, tidak produktif, dialihkan ke pihak lain, serta tidak sesuai dengan peruntukan dan peraturan. 27 Tahun 2013 tentang Tata Cara Dan Penetapan Harga Divestasi Saham, Serta Perubahan Penanaman Modal Di Bidang Usaha Pertambangan. “Awalnya peraturan pertambangan merupakan warisan dari zaman penjajahan Belanda yakni Indische ) . Perizinan awal yang harus Anda penuhi untuk sebuah pertambangan adalah Izin Usaha Pertambangan (“IUP”), dimana IUP terdiri atas 2 (dua) tahap:[4] 1. Menyorot pertanyaan Anda, pertambangan emas masuk dalam kategori pertambangan mineral logam. Pemerintah provinsi terlebih dahulu menentuakan WP (dengan. Berdasarkan UU No. UU yang Mengatur Izin Pertambangan Rakyat. go. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai. Pertambangan mineral merupakan salah satu kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara demi kesejahteraan rakyat. Izin Pertambangan Rakyat. Presiden Joko Widodo menegaskan pencabutan izin usaha dilakukan terhadap perusahaan tambang yang menyalahi izin. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PenjualanPada rentang bulan Februari 2022, pemerintah melalui Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mulai merealisasikan rencana pencabutan Izin Usaha Pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. 4 tahun 2009 apabila persyaratan untuk Izin Usaha Pertambangan Khusus diatur dalam Pasal 85 sampai dengan pasal 89 UU No. Adapun tiga jenis pertambangan yang dikelompokkan berdasarkan pengurusan izin usahanya, di antaranya: Bahan galian strategis golongan A. 15. Bagaimana Proses Izin Tambang Diterbitkan? 1. Izin. KETENTUAN mengenai IPR di antaranya tercantum dalam UU 4/2009 s. 4 Tahun 2009 menyatakan bahwa mineral dan batu bara merupakann sumber daya alam yang terkandung di wilayah hukum. d. Dalam gugatan, izin TMS dinilai melanggar Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 39 yang mewajibkan perusahaan memiliki keputusan kelayakan lingkungan hidup (KKLH). Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi. 24 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K), tidak terdapat penjabaran secara eksplisit mengenai dasar penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Penguasaan mineral ini diselenggarakan oleh pemerintah pusat melalui fungsi kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan. Aktivitas tambang ilegal ini kian meningkat dipicu harga komoditas mineral dan batu bara yang terus menguat dalam setahun terakhir. Hal ini, kata Bahlil, sudah dikoordinasikan dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Melainkan hanya memberikan definisi dari Izin Pertambangan Rakyat (IPR) melalui Pasal 66 hingga 73. [Show full abstract] pertambangan tanpa izin, bagaimana pelaksanaan izin pertambangan di Indonesia dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. ABSTRAK Berbagai permasalahan terkait pertambangan terjadi di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Presiden Joko Widodo saat itu menyebutkan ada 2. "Izin-izin pertambangan kehutanan dan juga penggunaan lahan negara terus dievaluasi secara menyeluruh. Pertambangan yang diberikan oleh Menteri kepada Instansi Pemerintah untuk melaksanakan usaha pertambangan. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555. EBTKE. Legalitas Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi PT. a. Izin Penambangan Batuan. Perpres ini mengatur mengenai lingkup kewenangan yang didelegasikan; penyelenggaraan pemberian perizinan berusaha; pembinaan, pengawasan, dan pelaporan; dan. Anggota Ombudsman RI, Hery. 4/2009 s. Permohonan Kartu Izin Meledakkan (KIM) 19. Izin Usaha Jasa Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUJP, adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan denganPersyaratan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Berdasarkan pengurusan izin usaha pertambangan yang dilakukan, pertambangan dibagi menjadi menjadi tiga jenis,. Saat ini, galian tambang C berada di Pemerintah Pusat. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya (Pasal 1 angka 9 PP 96/2021). Sejauh ini, PT SMN baru melakukan sosialisasi kepada masyarakat ihwal proses pertambangan yang baik sesuai regulasi. PANDUAN PERIZINAN MINERBA. Sgm. Perubahan-Perubahan Penting dalam Proses Perizinan Perusahaan Tambang di Indonesia. id - DPR RI telah mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) dalam sidang paripurna yang berlangsung di Jakarta pada Selasa (12/5/2020). Penerbitan beleid ini bertujuan untuk menetapkan struktur perizinan baru terkait operasi perusahaan tambang Indonesia, termasuk mengkaji kewajiban divestasi bagi perusahaan penanaman modal asing pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP). Perusahaan Tambang Mas Sangihe (TMS) telah mengantongi izin lingkungan dan izin usaha produksi pertambangan emas di gunung purba seluas lebih dari 3. Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) adalah salah satu pertambangan tidak resmi yang kini menjadi ancaman bagi semua pihak, baik dari pihak pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi khususnya dan pemerintah Provinsi Riau pada umumnya maupun masyarakat yang secara langsung terkena dampak PETI berupa kerusakan lingkungan. UU yang Mengatur Izin Pertambangan Rakyat. Antam,Tbk, PT. UU Minerba yang baru mendelegasikan kewenangan perizinan pada Pemerintah Pusat. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Untuk Penjualan Terhitung mulai tanggal 11 Desember 2020, layanan perizinan dibidang pertambangan minerba telah kembali dibuka dan Apabila sengkarut terkait tata kelola izin usaha pertambangan berlarut, hal itu dikhawatirkan berdampak negatif pada iklim investasi. a. Pada perkembangannya, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Kehutanan Nomor 1 Tahun 2004 untuk menyelesaikan problematika tumpang-tindih area pertambangan di hutan lindung. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. 10. Pasal 2 huruf n mendefinisikan pertambangan rakyat sebagai Pertambangan Rakyat; adalah satu usaha pertambangan bahan-bahan galian dari. Izin Usaha Pertambangan 6. 1. Dalam UU tersebut dinyatakan paling lambat dua tahun setelah. 078. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif menuturkan adapun dasar pertimbangan penarikan. Dengan adanya hal. pertambangan nikel di dua kabupaten di Sultra selama 2009-2014. 03/2021 ( PMK 61/2021 ). Pertambangan di wilayah izin Usaha Pertambangan khusus. 8. 2. 078 Izin Usaha Pertambangan yang diumumkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 6 Januari lalu. Namun, dengan penarikan kembali izin pertambangan ke pemerintah pusat, berimplikasi pada rentang kendali proses perizinan dan juga pembinaan serta pengawasan atas perizinan pertambangan, baik yang beradaDirektur Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ( ESDM) Yose Rizal, saat dikonfirmasi mengenai data terbaru izin usaha pertambangan pasir laut, mengatakan bahwa saat ini kewenangan pemberian izin komoditas tersebut ada di daerah. 078 IUP perusahaan tambang yang tidak beroperasi, Senin (10/1/2022). Izin Pertambangan Rakyat (IPR); e. Diantaranya adalah PT. : Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat, pertambangan tanpa izin (Peti) atau tambang ilegal di Indonesia tersebar di 2. Baca juga: Sudah Cabut 2. Juloi Coal dan PT. Secara implisit pertambangan rakyat telah diatur dalam UU No. ID : 12 HLM. 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan. demikian, izin, rekomendasi, atau bentuk apapun yang diberikan kepada perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan/yayasan oleh instansi pemerintah di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat dikategorikan sebagai pertambangan tanpa izin atau pertambangan ilegal. 078 izin usaha pertambangan (IUP) mineral dan batu bara pada Kamis, 6 Januari 2021. 2.